 |
| Tokoh Perempuan Mandau Elidanetti SH MH menggelar konferensi pers di Duri. |
DURI -- Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, selaku daerah penghasil Migas dan devisa bagi Indonesia harus mendapatkan prioritas lebih baik dalam hal pendapatan dari sektor Migas maupun rekrutmen tenaga kerja lokal.
" Jangan seperti CPI, yang selama ini begitu sulit bagi naker lokal untuk mendapatkan pekerjaan baik di perusahaan utama maupun sub kontraktor. Begitu pula dengan dana bagi hasil harus dijelaskan berapa yang Mandau dapatkan sebagai daerah penghasil, setelah dikelola Pertamina Hulu Rokan (PRH) nanti," ujar Tokoh Perempuan Mandau Elidanetti SH. MH, Jumat (23/07/21).
Kalau hal ini tidak ditegaskan dari awal oleh pemerintah daerah Bengkalis bersama seluruh komponen masyarakat, lanjut Elidanetti maka nasib Mandau akan tetap sama seperti zaman CPI mengelola. " Sudah cukup selama ini kita menjadi penonton di kampung sendiri. Saatnya orang-orang Mandau ikut terlibat dalam pengelolaan sesuai bidang yang dikuasai. Sebab anak-anak lokal tidak kalah hebat, banyak sarjana perminyakan dan tenaga skill," ucapnya lagi.
Oleh karena itu dibutuhkan dorongan kuat pemangku negeri untuk mengambil peran nyata membuat deal-deal dengan PHR yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. " Apalagi ego masing-masing kelompok yang ditonjolkan inilah sebenarnya politik adu domba yang diinginkan pihak-pihak yang tak mau orang lokal mengambil peran," ungkapnya.
Elidanetti yang juga pengacara Habib Rizieq Shihab meminta seluruh pihak bersatu menyambut alih kelola Blok Rokan dengan semangat kebersamaan, saling terbuka, memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat. " Blok Rokan ini bukan eksklusif bagi pihak-pihak tertentu. Ini menyangkut hak hidup orang banyak. Masyarakat sangat berharap dengan PHR, mereka dapat pekerjaan dan menjadi pemain di kampung sendiri," paparnya.
Disamping itu, Mandau dan Bengkalis sebagai pemilik wilayah sesuai dengan semangat otonomi daerah harus diberikan keleluasaan mengatur daerahnya. " Istilah kasarnya yang punya minyak itu orang Mandau, maka sudah seharusnya siapapun yang bekerja disini meminta izin kepada masyarakat pemilik wilayah. Meskipun Mandau bagian dari wilayah NKRI, kearifan lokal harus dijunjung tinggi. Tidak bisa PHR semena-mena yang menentukan semuanya. Semuanya harus dilibatkan sampai ke tingkat paling bawah, kecamatan, kelurahan, desa dan tokoh-tokoh adat, tokoh pemuda, organisasi lainnya," imbuhnya.
Ketua DPW PUAN Provinsi Riau ini berharap masuknya PHR menggantikan CPI akan membawa perubahan yang lebih baik bagi masyarakat, Mandau, Bengkalis dan Riau. " Cadangan minyak di bumi Mandau masih ada untuk 200 tahun lagi. Apabila ada yang mengatakan sumur minyak disini sudah menopause atau pipa angguk banyak rusak, ini hanya klise untuk mengaburkan fakta sebenarnya," tukasnya.(*)
