Jakarta Kupas Fakta Com
Sekelompok yang mengatasnamakan “Aliansi Pemuda dan Mahasiswa” Kepulauan Seribu geruduk Balai Kota mendesak Pj.Gubernur Heru Budi, untuk segera mencopot Bupati Kepulauan Seribu Junaedi,S.Sos, M.Si, selama masa kepemimpinnya tidak peduli atas penderitaan masyarakatnya,” lewat orasi yang disuarakan sejumlah pemuda dan mahasiswa asal Kepulauan Seribu. Jumat (6/1/2023).
Pasalnya, “semenjak dirinya menjabat Bupati, tidak adanya niat dan keseriusan dari Bupati Kepulauan Seribu untuk menyelesaikan masalah, dilantik pada tahun 2020 lalu dan sampai saat ini belum terlihat adanya usaha maksimal dari kinerja Pemerintah Kabupaten untuk mengurangi angka kemiskinan,” tegasnya didepan kantor Pj Gubernur Jakarta Pusat.
Diketahui, “angka kemiskinan di Kepulauan Seribu justru meningkat pada tahun 2021, tidak hanya angka kemiskinan, juga tercatat memiliki banyak sekali masalah. Untuk itu, “kami mendesak PJ Gubernur DKI Jakarta melakukan evaluasi dan mencopot Bupati Kepulauan Seribu yang selama masa jabatannya, tidak peduli atas penderitaan masyarakat yang dipimpinnya,” tegas Rodin selaku ketua Aliansi Aksi
Dikatakan, “berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Kabupaten Kepulauan Seribu adalah wilayah angka kemiskinan pada bulan maret tahun 2020 berkisar 14,87%.
Ironisnya lagi, justru pada pada bulan maret tahun 2021 angka kemiskinan tertinggi bahkan grafiknya naik berkisar 15,06%. Sangat disayangkan masyarakat Kepulauan Seribu hidup di bawah garis kemiskinan, angka kemiskinan lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya, yang terjadi malah meningkat hingga saat ini,” jelas Rodin saat melakukan orasi.
Tidak hanya itu, Ketua Aksi Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Kepulauan Seribu mengatakan, “yang menjadi masalah utama juga tercatat memiliki banyak sekali masalah, yang belum terselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu, apalagi dibawah kepemimpinan Bupati sekarang,” tuturnya.
Ditenggarai, “mega proyek pembangunan empat (4) pelabuhan, diduga melanggar aturan termasuk pembangunan seperti infrastruktur lainnya, diduga tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku, belum lagi pembangunan infrastruktur di beberapa tempat rawan dengan masalah,” bebernya.
Diantaranya “Proyek Pembangunan Puskesmas, Jembatan Cinta, Pos Damkar, Pelabuhan Regional Di Pulau Tidung dan Pelabuhan Regional di Pulau Kelapa, Sebira, dan Pulau Pramuka. Sebagai perwakilan dari masyarakat Pulau Seribu, ikut merasakan ketertindasan yang dialami saudara kami disana,” tutupnya
Diakibatkan berbagai kebijakan Pemerintah Kabupaten yang “tidak berpihak pada masyarakat dan menjadikan anak tiri di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,”ujar salah seorang yang melakukan orasi.
Salah satu aksi menyuarakan, “segera copot Bupati Kepulauan Seribu, dinilai tidak serius dalam upaya mencegah dan mengurangi tingkat Kemiskinan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Dengan mendesak Pj.Gubernur Heru Budi, untuk menelusuri sejumlah Proyek Pembangunan yang nota bene telah terindikasi melanggar aturan dan peratutran di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu,” tutur ketua Aksi.
Dikatakan, “aksi Geruduk Balaikota ini dimaksudkan agar PJ Gubernur DKI Jakarta dapat mendengar secara langsung jeritan dan tuntutan yang berasal dari penderitaan masyarakat Pulau Seribu,” ujar salah satu aksi pada saat melakukan orasi.
“Kepulauan Seribu menjadi bukti nyata, besarnya ketimpangan ekonomi masyarakat Indonesia, khususnya di DKI Jakarta. Untuk itu. Kami akan terus memperjuangkan hak-hak masyarakat Pulau Seribu agar dapat terpenuhi, baik dalam aspek sosial maupun ekonomi,” tandasnya saat melakukan orasi di Balaikota.
Aksi damai yang ditujukan, “agar seluruh masyarakat Indonesia, bahkan dunia dapat melihat sisi lain dari Ibukota DKI Jakarta yang perkembangan dan kemajuannya tidak sepesat di Kepulauan Seribu bila dibandinkan dengan di Ibukota Jakarta,” tandasnya saat orasi.
Saat melakukan aksi damai, Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Pulau Seribu “mendesak PJ Gubernur Heru Budi, untuk segera menuntaskan kemiskinan di Kepulauan Seribu, dengan cara membuka lapangan kerja seluas-luasnya, membangun UMKM untuk masyarakat dan membuka Balai Latihan Kerja di Kepulauan Seribu,
Tidak hanya itu, “juga mendesak Pj.Gubernur Heru Budi untuk memberikan “sanksi tegas kepada pemilik Pulau Karang Beras yang nota bene telah melakukan reklamasi diduga tidak memiliki izin hingga terjadi pengrusakan lingkungan secara massif di Kepulauan Seribu,” tutupnya saat melakukan aksi dengan damai.
Hingga berita ini diturunkan, Bupati Kepulauan Seribu, Junaedi, S.Sos, M.Si. saat dihubungi lewat WhatsApp miliknya, tidak terkonfirmasi melainkan WhatsApp miliknya langsung dibokir. Sabtu. (7/1/2023). (Anton. P).
