Jakarta, Kupas Fakta Com - "Yunius Suwantoro"Bacaleg dapil 8 yang meliputi kecamatan Tebet, kecamatan pancoran, kecamatan mampang prapatan,kecamatan jaga karsa dari partai solidaritas indonesia (PSI) saat di wawancara media kamis (9-maret-2023) mengatakan masalah pajak yang ada di
Indonesia sebenarnya banyak keluhan yang sampai sekarang enggak berubah ubah ,bagi rakyat Indonesia.
Yaitu wajib pajak yang bayar tetapi wajib pajak yg harus lapor.Jadi departemen pajak yang menerima uang ngapain saja.Jika tidak lapor kelupaan contohnya,dikenakan denda.Dan juga seharusnya Departemen Pajak yang menerima pajak yang memberikan tanda terima setelah menerima uang dari wajib pajak yang transaksi secara mudah.Adapun prosesnya sangat panjang dan perlu username dan pasword yg banyak yaitu Online-pajak.com ID&Password ,DJP Online ID&Password,Email ID&Password ,Efaktur ID&Password,Passprase password upload dan Enofa Ingat yg terjadi.
Di Indonesia adalah Rakyat di naikan pajaknya menjadi 11% untuk yg miskin dan kaya.Tetapi yang kaya di beri TaX amnesty 2 kali dan untuk rakyat kecil hanya kenaikkan saja yang mereka dapatkan.Ingat sejarah negara lain revolusi Perancis raja berpesta pesta akhirnya pajaknya di naikan terjadilah revolusi,Inget tidak kenapa Amerika bisa merdeka karena pemerintah kolonial inggris menaikan pajak rakyat Amerika terjadilah revolusi,Pajak ini sangat sensitive sekali karena masalah uang ungkapnya.
Dan solusi nya adalah ini menurut saya ujarnya,
Pastikan semua pegawai pajak yang bertugas diberikan penilaian kinerja secara profesional dan adil serta ikut ditindaklanjuti.Melakukan pembinaan terhadap kegiatan dan pelaksanaan tugas-tugas para pegawai pajak.Implementasikan sistem dan pelaporan terbuka di mana semua informasi pajak akan tersedia untuk umum, sehingga akan mengurangi kemungkinan korupsi.Penegakan hukum, bagi mereka yang melakukan tindak kecurangan dan melanggar peraturan pajak bagi wajib pajak atau pun pegawai departemen pajak.Menciptakan kondisi ekonomi yang pro rakyat, dengan cara menurunkan tarif pajak bagi yang miskin dan mempersingkat waktu yang diperlukan untuk melakukan proses pembayaran pajak.Mengimplementasikan sistem pembayaran digital untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kesalah pahaman atau manipulasi dalam pembayaran pajak.Peningkatan transparansi sistem pajak dan tenaga kerja pajak, dengan menitik beratkan pada pembangunan jalur komunikasi bagi wajib pajak dan pegawai pajak.Mengefektifkan sistem pengawasan untuk mengawasi kegiatan pegawai pajak. Memberikan pelatihan yang memadai bagi pegawai pajak untuk membantu meningkatkan kompetensi mereka. (jks)
