JAKARTA - Jalur sepeda warisan Anies Baswedan pada dasarnya untuk kepentingan pencitraan, tanpa memperhatikan kebutuhan masyarakat khususnya warga DKI Jakarta, demikian disampaikan pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah, merespons jalur sepeda di Jalan Pasar Santa, Jakarta Selatan yang disebut-sebut penyebab kemacetan.
Menurutnya, Jalan Pasar Santa berada di area bisnis yang selalu dipadati pengendara. Jalan tersebut tidak terlalu luas, sehingga pembuatan jalur pesepeda memangkas area jalan dan menimbulkan kemacetan.
“Merancang kebijakannya itu, dasarnya kepentingan pencitraan saja, memang tidak mempertimbangkan aspek kebutuhan masyarakatnya,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (20/4).
Untuk area Jalan Pasar Santa, tambah dia, masyarakat lebih membutuhkan u-turn (putaran balik), agar tidak perlu jauh untuk memutar kendaraan.
“Yang dibutuhkan itu adalah u-turn, sama area pejalan kaki, jangan terlalu lebar, kemudian jalur sepeda jangan memakan sisi badan jalan mobil dan motor,” lanjut Trubus.
Ditegaskan Trubus, bahwa tidak semua jalan layak untuk dibuatkan jalur khusus pesepeda, karena bersepeda saat ini masih sebatas hobby sebagian kecil masyarakat, bukan menjadi salah satu moda transportasi yang umum digunakan.
“Tidak semua jalan itu harus ada jalur sepeda. Jalur sepeda itu hanya untuk jalan tertentu yang sifatnya lebar, seperti Sudirman dan Thamrin,” lanjutnya.
Maka dari itu, ia menilai pembangunan jalur sepeda di sejumlah jalan di Jakarta sia-sia dan membuang-buang anggaran, hanya demi keperluan pencitraan belaka.
Trubus pun menyarankan pemerintah ke depannya tidak membuat kebijakan sebatas untuk pencitraan, namun berdasarkan kepentingan publik.
“Jadi harusnya kebijakan yang ideal itu kebijakan yang dibutuhkan masyarakat. Kalau masyarakat tidak membutuhkan, ya buat apa dibikin. Kan buang-buang anggaran dan diduga berpotensi dikorupsi,” pungkasnya.
Jalur sepeda hasil karya Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang berada di kawasan Jalan Santa, Jakarta Selatan telah dihapus.
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, bahwa jalur pesepeda yang difasilitasi Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta.
“Jalur sepeda difasilitasi Dishub. Mudah-mudahan tidak ada yang terlupakan, tidak ada yang terabaikan, kami fasilitasi semua,” kata Heru di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Senin (17/4)
Terkait kritikan dari masyarakat terhadap penutupan putaran balik (U-turn) di pertigaan Pasar Santa, Jakarta Selatan, ia menilai merupakan hal yang wajar. “Kritikan itu kan hal biasa. Buat Pemprov DKI itu bagus saran-sarannya,” kata Heru.
Tentunya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggandeng Polda Metro Jaya untuk melakukan uji coba buka-tutup di Simpang Santa sebagai upaya mengurangi kemacetan.
“Saya dengan Pak Kapolda uji coba buka-tutup. Pak Kapolda tadi menyampaikan jam 7 sampai jam 10 diatur,” katanya.
Setelah itu, kata dia, dibuka sebagaimana biasa. “Cuma namanya kemacetan kita atur, plus-minusnya kita atur,” katanya.
Penutupan jalan di persimpangan Pasar Santa, kata Heru, telah diperhatikan.
Sementara itu, Dinas Perhubungan DKI Jakarta diketahui telat melakukan perbaikan ukuran jalan raya yang terkait dengan bentuk fisik jalan (geometrik) di Simpang Jalan Wijaya I -Jalan Wolter Monginsidi -Jalan Suryo (lampu merah Santa), Jakarta Selatan untuk mengurangi kemacetan dan menambah kenyamanan warga yang berlalu lintas.
“Penataan tersebut dilakukan agar distribusi kendaraan dapat berjalan lebih baik, seiring dengan semakin tingginya kemacetan di area tersebut,” kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Syafrin Liputo dalam keterangan tertulis, Minggu (16/4).
Ditambah lagi setelah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dicabut, semakin banyak pula aktivitas masyarakat di luar rumah.
“Pemprov DKI Jakarta terus mengupayakan berbagai langkah cepat yang dibarengi evaluasi, sehingga kebijakan efektif dan tepat sasaran,” ujar Syafrin. (Timbul. Sinaga)
