PURWAKARTA. Kupasfakta.com
Aroma busuk dugaan bancakan berjamaah dana
Program Sanimas di Kabupaten Purwakarta baunya makin menyengat. Program yang
didalamnya termasuk Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)
itu bersumber dari DAK Bidang Sanitasi tahun 2023.
Aroma bancakan berjamaah juga muncul pada
salah satu pembangunan SPALD-S di Kampung Cihideung, Desa Pasawahan, Kecamatan
Pasawahan. Ketua KPM, Bendahara dan Pelaksanaan pada program tersebut malah
tidak diberikan kewenangan dalam mengelola anggaran pekerjaan yang seharusnya
swakelola tersebut.
Padahal, besar anggaran untuk tiga titik
program mencapai Rp560. Di Kampung Cihideung (satu titik SPALD-S) pengerjaan
program tersebut, hingga selesai hanya membutuhkan anggaran Rp 16 juta saja.
Spek SPALD-S tersebut, panjang 1,5 meter, lebar dan kedalaman 1 meter.
"Pelaksanaan Pembangunan SPALD-S di
Kampung Cihideung, Desa Pasawahan, soal anggaran pada pekerjaan tersebut
pihaknya tidak mengetahui, ia hanya melaksanakan sesuai dengan matrial yang
ada. Bilamana ada kekurangannya hanya tinggal telpon matrial atau orang dinas
saja."kata KSM dan Bendahara Sodiq saat dikonfirmasi awak media pada
Minggu, (27/8/2023).
Sodiq memarkan kita tidak tahu besaran
anggaran berapa, karena saya tidak memegang anggaran, Saya hanya pelaksana
saja, semua serba sama dinas. Dan yang saya ketahui, bendahara hanya pegang
uang untuk pembayaran orang kerjanya saja.
"Sementara, berkaitan dengan buku
rekening dan ATM yang di duga di pegang oleh pihak dinas,bahwa buku itu bukan
dipegang oleh dinas, melainkan ada kesalahan yang harus diperbaiki." tegas
Sodiq.
Pengamat Kebijakan Publik di Purwakarta,
Tubagus Rizki Putra sebelumnya juga mengungkapkan, modus dugaan bancakan-nya
dimulai dari pengkondisian bahan atau matrial yang dilakukan oleh dinas
terkait, yang dikelola langsung oleh oknum pejabat hingga konsultan yang
mengarahkan dan memegang rekening Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KKM).
"Pada prakteknya, program tersebut
sarat dengan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang oknum pejabat. Desa gak nerima duit, yang
datang hanya barang atau matrial, padahal nilainya mencapai ratusan juta,"
kata Kang Tebe, begitu ia kerap disapa.
Bukan itu saja, kata dia, untuk pengadaan
bak septic tank juga diduga sudah dikondisikan oleh suplayer. "KKM dan KSM
lokal desa tidak memegang rekening bank dan memegang dana secara akumulatif,
melainkan dikondisikan oleh oknum konsultan untuk di transfer kan kepada
masing-masing suplayer," kata Kang Tebe.
Padahal, pelaksanaan program Sanimas
tersebut merupakan program swakelola yang dilaksanakan langsung oleh masyarakat
melalui Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dengan pendampingan tenaga
fasilitator lapangan serta dukungan penuh dan peran serta dari Kepala Desa,
Camat serta OPD terkait.
Sampai berita ini ditayangkan Dinas Perumahan
dan Pemukiman Kabupaten Purwakarta belum dapat dikonfirmasi. (DPP/FPII)