KOTA BEKASI, Kupasfakta.com
Lantaran ratusan siswa lulusan SD Kota Bekasi belum
bersekolah usai pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), LSM GMBI
gelar aksi di Kantor DPRD desak pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk
selesaikan karut marut PPDB.
“Jadi harapan GMBI agar DPRD dibentuk Pansus nanti
kita lihat, prinsipnya apa yang menjadi harapan masyarakat Kota Bekasi agar
pendidikan kita berjalan dengan baik, pendidikan yang berkualitas dan bermutu,
tentu ini yang harus kita jaga,” kata Ketua DPRD Kota Bekasi, Syaifudaulah usai
bertemu perwakilan aksi GMBI, Kamis (08/08/2024).
Syaifudaulah mengemukakan, bahwa pendidikan dasar
menjadi hak seluruh warga Kota Bekasi yang harus disiapkan oleh pemerintah
daerah dalam penyelenggaraannya. Oleh sebab itu, pihaknya akan meminta data –
data temuan dari GMBI mengenai ribuan siswa lulusan SD yang hingga hari ini
belum bersekolah usai pelaksanaan PPDB.
“Kita minta nanti di data, disampaikan, kemudian kita
akan cek lagi data itu, kemudian kita akan sampaikan kepada PJ (Wali Kota) agar
ini segera diberikan hak pendidikannya. Minimal di SMP swasta yang kemudian
dibiayai oleh pemerintah daerah,”ujarnya.
Terpisah, anggota DPRD asal Fraksi Golkar, Dariyanto
menyampaikan, untuk menindaklanjuti informasi dari GMBI terkait adanya ruangan
kelas yang masih kosong di beberapa SMP Negeri, pihaknya akan segera mengundang
Pj Wali Kota Bekasi Raden Gani beserta Dinas Pendidikan untuk membahas
persoalan tersebut.
“Jangan sampai juga, kan sayang ada ruangan kosong
tapi tidak dimanfaatkan, itu yang kami sepakat dari teman – teman GMBI,”kata
Dariyanto.
Berikut adalah SMP Negeri di Kota Bekasi yang masih
terdapat ruang kelas kosong dari data yang disampaikan GMBI, menurut Dariyanto.
Di antaranya, SMPN 38 tiga ruang kelas kosong, SMPN 54 satu kelas kosong, SMPN
33 dua ruang kelas kosong, SMPN 16 dua ruang kelas kosong, SMPN 12 satu kelas
kosong, SMPN 41 satu kelas kosong, SMPN 2 satu kelas kosong, SMPN 14 tiga kelas
kosong, SMPN 13 tiga kelas kosong, SMPN 4 tiga kelas kosong.
“Makanya hasil masukan ini yang akan kita
tindaklanjuti ke sekolah – sekolah tersebut apakah benar, kalau memang benar,
kenapa nanti kita tanyakan itu,”ujarnya.
Sementara, Sekretaris GMBI distrik Kota Bekasi, Asep
Sukarya menyatakan pihaknya mendorong pemerintah untuk segera menyelesaikan
karut marut persoalan PPDB di Kota Bekasi agar ke depan tidak berulang seperti
tahun – tahun sebelumnya.
Selain itu, pihaknya juga akan mengawal janji dari Pj
Wali Kota Bekasi terkait siswa yang belum tertampung dalam PPDB Online dapat
bersekolah di swasta secara gratis, agar tidak di-PHP (diberi harapan palsu).
“Dengan kajian – kajian yang tadi disampaikan kita
mendorong untuk dibentuk Pansus, yang artinya menyikapi kinerja Pj Wali Kota
Bekasi terhadap PPDB Online 2024, yang kita anggap ini bermasalah,” pungkasnya.
(Red)